Di Revisi KUHP Terbaru, Masih Ada Ancaman Penjara Penghinaan Presiden dan Politikus

Oleh pleaceid

POSTER PROTES INI MUNCUL DALAM AKSI MAHASISWA DI YOGYAKARTA PADA 2019 KETIKA MENGKRITIK RKUHP YANG MELEMAHKAN KEBEBASAN SIPIL. FOTO OLEH RIZQULLAH HAMIID SAPUTRA/PACIFIC PRESS/ VIA GETTY IMAGES
POSTER PROTES INI MUNCUL DALAM AKSI MAHASISWA DI YOGYAKARTA PADA 2019 KETIKA MENGKRITIK RKUHP YANG MELEMAHKAN KEBEBASAN SIPIL. FOTO OLEH RIZQULLAH HAMIID SAPUTRA/PACIFIC PRESS/ VIA GETTY IMAGES

PLEACE.id – RKUHP ditarget tuntas akhir 2022. Ada pasal pidana konyol dihapus, namun pasal-pasal yang bisa mengancam kebebasan ekspresi warga tetap dipertahankan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menyerahkan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Komisi III DPR RI. Jika dibandingkan dengan RKUHP versi 4 Juli 2022 yang berjumlah 632 pasal, telah dilakukan pemangkasan. Versi terbaru yang diserahkan pada 9 November 2022 terdiri atas 627 pasal.

Beberapa pasal mengalami reformulasi, penambahan, penghapusan, dan reposisi. Namun yang patut digarisbawahi, adalah tetap masuknya pasal-pasal yang sejak lama disorot pakar hukum dapat mengancam kebebasan sipil. Khususnya terkait ancaman pidana penghinaan presiden serta DPR.

Berikut rangkuman pasal-pasal RKUHP yang masih atau pernah menjadi topik utama perdebatan akademisi, lembaga swadaya, hingga politikus di parlemen:

Penghinaan Presiden dan Politikus

Pasal 218 tentang penghinaan presiden mengalami refomulasi atau dirancang ulang oleh Kemenkumham. Pasal ini tetap dipertahankan, dengan reformulasi pengurangan ancaman hukuman pidana, menjadi tiga tahun penjara.  

Dalam Pasal 218 ayat (1) versi sebelumnya berbunyi ‘Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.’ Rancangan terbaru mengurangi ancaman pidana menjadi 3 tahun.

Masih di pasal ini, ada penambahan definisi ‘menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri’ yang sebelumnya berupa merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, ditambah dengan ‘menista dan memfitnah’.

Pasal ini tidak masuk dalam pidana apabila dilakukan untuk kepentingan publik atau pembelaan diri. Melindungi kepentingan publik diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain melalui kritik, dalam versi terbaru ditambahkan penjelasan bahwa melindungi kepentingan publik juga bisa melalui unjuk rasa. Sehingga unjuk rasa bukan termasuk dalam kategori menyerang kehormatan atau harkat dan martabat.

Pasal tentang penghinaan presiden sempat menuai protes oleh masyarakat. Menurut Wahyudi Djafar dari ELSAM, tindakan-tindakan yang dianggap bagian dari defamasi tidak kontekstual lagi ketika diberikan hukuman pidana.

“Sejumlah negara justru sudah mencabut pasal-pasal penghinaan ini. Inggris yang merupakan salah satu negara tertua dengan pasal defamasi pun sudah mencabutnya. Kenapa Indonesia justru ingin lebih represif dalam konteks penerapan pasal ini,” kata Wahyudi saat diwawancarai VICE beberapa waktu lalu.

Pengurangan ancaman hukuman juga berlaku pada penyerangan kehormatan melalui media lain seperti poster, audio visual dan lainnya pada pasal 219. Dari ancaman pidana 4 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun.

Pasal lain yang direformasi dengan pengurangan ancaman hukuman yaitu pasal 266 tentang menyerang di muka umum kehormatan kepala negara sahabat yang sedang berada di Indonesia, dari ancaman 2 tahun enam bulan menjadi 2 tahun. Pasal 234 tentang penghinaan bendera Indonesia, pasal 236 tentang penghinaan lambing negara, dan pasal 238 tentang penghinaan lagu kebangsaan dikurangi ancaman pidana dari 5 tahun menjadi 3 tahun.

Pasal lain yang berpeluang melemahkan daulat sipil adalah pasal penghinaan terhadap anggota DPR, jaksa, dan anggota Polri. Dalam RKUHP pasal 349 ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara (mencakup DPR, kejaksaan, atau Polri), dapat dipidana dengan ancaman maksimal 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan.

Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan menilai tidak ada dasar hukum acuan yang bisa melegitimasi pasal ini. “Pasal ini targetnya membungkam masyarakat agar tidak boleh mengkritik tingkah laku aparat penegak hukum yang cenderung melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM),” ujar Ismail saat diwawancarai Harian Terbit.

Di sisi lain, beberapa pasal juga dihapus misalnya pasal 277 dan 278 tentang pembiaran unggas. Sebelum dihapus, pasal 277 berbunyi ‘Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.’

Pasal lain yang dihapus yaitu 429 yang berbunyi ‘Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”

Dalam keterangannya, penghapusan kedua pasal tersebut berdasarkan masukan dalam dialog publik. Aturan terkait dua hal di atas akan menjadi ranah pemerintah daerah.

Reformulasi berupa pengubahan redaksi pasal dan pengurangan hukuman juga terjadi di pasal 417 terkait ‘Perkawinan dalam Keluarga’ yang berbunyi, “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Terbaru

Kualitas Guru Harus Diperhatikan demi SDM yang Berkualitas

PLEACE.id – Pemerintah menargetkan bonus demografi sebagai momentum untuk meningkatkan perekonomian nasional sekaligus menaikkan level…

Apa Alasanmu Untuk Tetap bertahan Hidup?

Beberapa alasan untuk saya tetap bertahan dalam kehidupan ini adalah menjaga prasaan seseorang yang amat…

Hindari 10 Jurusan Kuliah Berikut ini

PLEACE.id –  Coba cek lagi latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang Anda geluti saat ini….

Hadirkan 40 Perusahaan dan Institusi Pendidikan, Unpar Career Expo 2022 Terbuka untuk Umum

PLEACE.id – Setelah dua tahun diadakan secara online, Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) kembali menghadirkan Unpar…

Mahathir Kalah KO di Pemilu Malaysia hingga Kim Jong Un Pamer Anak?

Mahathir KO dan Parlemen Gantung di Pemilu Malaysia, Apa yang Terjadi? Mahathir Mohamad kalah telak…

Butuh Waktu Setahun untuk Puan Bacakan Surat Presiden Revisi UU ITE

PLEACE.id – DPR akhirnya memproses surat Presiden Joko Widodo tentang revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi…